PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN

PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN

Penyelenggaraan urusan pendidikan di Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Non Formal.

Pada tahun 2010, dalam penyelenggaraan urusan wajib pendidikan terdapat 8 program yang dilaksanakan, yaitu 1) program pendidikan anak usia dini, 2) program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, 3) program pendidikan menengah, 4) program pendidikan non formal, 5) program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, 6) program manajemen pelayanan pendidikan, 7) program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendidikan Keagamaan, dan 8) program pendidikan luar sekolah/masyarakat.

Dilihat sasarannya, pembangunan pendidikan anak usia dini memiliki sasaran berupa 93 TK/ RA, 66 Kelompok Bermain, 9 Tempat Penitipan Anak, dan 41 POS PAUD dengan jumlah murid seluruhnya sebanyak 9.310 murid. Untuk menyelenggarakan pendidikan pada anak usia dini, khususnya pada jalur pendidikan formal TK/RA, terdapat 215 ruang kelas dengan 590 orang guru/kepala sekolah.

Pada jenjang pendidikan dasar, terdapat 170 SD/MI dan 36 SMP/MTs dengan jumlah murid sebanyak 34.201 murid SD/MI dan 14.763 murid SMP/MTs. Untuk mendukung penyelenggaraan proses belajar mengajar, terdapat 1.176 ruang kelas SD/MI, 436 ruang kelas SMP/MTs, 2.014 orang guru SD/MI, dan 937 orang guru SMP/MTs. Sedangkan pada jalur pendidikan non formal, terdapat 16 Kelompok Belajar Paket A setara SD dengan jumlah warga belajar sebanyak 301 orang dan 38 Kelompok Belajar Paket B setara SMP dengan warga belajar sebanyak 760 orang. Proses belajar mengajar pada jalur pendidikan non formal difasilitasi oleh para tutor/pendidik dengan rincian sebanyak 32 orang tutor Kejar Paket A dan 228 orang tutor Kejar Paket B.

Pada jenjang Pendidikan Menengah, terdapat 17 SMA/MA dan 11 SMK dengan jumlah murid sebanyak 6.211 siswa SMA/MA dan 6.792 siswa SMK. Untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar, terdapat 249 ruang kelas SMA/MA dan 165 ruang kelas SMK dengan jumlah guru/kepala sekolah sebanyak 537 orang guru/kepala sekolah SMA/MA dan 485 orang guru/kepala sekolah SMK. Sedangkan pada jalur pendidikan non formal, terdapat 39 Kelompok Belajar Paket C setara SMA dengan jumlah warga belajar sebanyak 780 orang dan julan tutor sebanyak 468 orang.

Berikut uraian mengenai program-program pembangunan bidang pendidikan dan hasil-hasilnya pada tahun anggaran 2010.

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Pelaksanaan program pendidikan anak usia dini dijabarkan ke dalam 8 kegiatan, yaitu rehabilitasi sedang / berat bangunan sekolah TK/RA, pelatihan kompetensi tenaga pendidik PAUD, pengembangan pendidikan anak usia dini, fasilitasi pendidikan anak usia dini, fasilitasi operasional pendidikan (FOP) TK/RA, fasilitasi operasional kelembagaan PAUD dan forum kelembagaan PAUD, fasilitasi operasional pendidikan TK Negeri dan TK Pembina, serta peningkatan mutu pendidikan Taman Kanak-Kanak. Dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, maka pada akhir tahun anggaran 2010, telah dilaksanakan rehabilitasi terhadap 5 TK/RA swasta. Sedangkan dari sisi pendidik, telah dilakukan pelatihan peningkatan kompetensi terhadap 30 orang pendidik PAUD. Dan dalam upaya membantu biaya penyelenggaraan pendidikan PAUD, maka telah diberikan bantuan operasional kepada 90 TK/RA Swasta, 1 TK Negeri dan 2 TK Pembina Kecamatan, serta 96 PAUD Non Formal. Kemudian dalam rangka untuk memberikan sarana kompetisi guna memacu peningkatan kualitas PAUD, maka telah dilaksanakan pula lomba PAUD dan juga lomba TK secara berjenjang mulai dari tingkat kota sampai dengan tingkat Provinsi. Kegiatan ini diikuti tidak hanya diikuti oleh peserta didik, tetapi juga oleh guru.

Di samping kegiatan yang bersumber dari APBD Kota Pekalongan, terdapat pula 7 kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah. Dari pelaksanaan ketujuh kegiatan tersebut, maka telah dilakukan rehabilitasi terhadap 1 TK, pembangunan 2 ruang kelas baru, peningkatan sarana prasarana 2 TK, penambahan alat pembelajaran edukatif (APE) terhadap 14 TK, bantuan operasional 7 POS PAUD, penyelenggaran koordinasi kelembagaan PAUD, serta telah diselenggarakannya juga peringatan hari anak nasional di tingkat Kota Pekalongan. Kegiatan-kegiatan bantuan keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah tersebut difasilitasi dengan kegiatan fasilitasi pendidikan anak usia dini.

Selain dari pada itu melalui bagian Kesra Setda dilakukan kegiatan Monev PAUD yang diwujudkan dalam pelaksanaan peringatan Hari Anak Nasional serta Fasilitasi Operasional untuk 90 Madrasah Diniyah.

Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dijabarkan ke dalam 22 kegiatan yang ditujukan pada pencapaian sasaran pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu dan daya saing, serta penguatan kelembagaan satuan pendidikan. Dalam upaya pemerataan akses pendidikan, telah dilaksanakan kegiatan Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu SD / SMP, Pembinaan SMP Terbuka, penyelenggaraan pendidikan kejar paket A setara SD, dan penyelenggaraan pendidikan kejar paket B setara SMP. Penyediaan beasiswa yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2010 menjangkau 1.140 siswa SD dan 900 siswa SMP. Kegiatan ini dilaksanakan sekaligus sejalan dengan pemberian bantuan operasional sekolah (BOS) oleh Pemerintah Pusat dan pendamping BOS oleh Pemerintah Provinsi yang keduanya sama-sama bertujuan untuk menyediakan sekolah murah dan terjangkau, khususnya pada jenjang pendidikan dasar SD dan SMP sederajat. Kegiatan lain yang dilaksanakan untuk meningkatkan pemerataan adalah penyelenggaraan kejar paket A dan kejar paket B. Kegiatan ini berbentuk bantuan operasional bagi 11 kelompok kejar paket A dan 25 kelompok kejar paket B. Sedangkan kegiatan pembinaan SMP Terbuka diberikan pada 1 SMP Terbuka di Kota Pekalongan yang menginduk di SMP N 11 Pekalongan.

Sasaran kedua yang diwujudkan dalam program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun adalah peningkatan mutu dan daya saing pendidikan. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran ini adalah pembangunan 5 laboratorium, perbaikan pagar bumi di SMP N 13 sepanjang 200 m yang membahayakan lingkungan karena kondisinya yang hampir roboh, perbaikan 2 ruang kantor SMP N 8 yang mengalami rusak berat, rehabilitasi 9 sekolah meliputi SMP Negeri 3, SMP Negeri 9, SMP Negeri 10, SMP Muhammadiyah, SD Negeri Pabean, SD Negeri Panjang Wetan 01, SD Negeri Panjang Wetan 3, SD Negeri Degayu 01, dan SD Negeri Duwet. Kegiatan lain yang juga berkaitan dengan aspek sarana dan prasarana adalah peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar DAK serta kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah.

Kegiatan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan terdiri dari pembangunan ruang kelas baru dan rehabilitasi ruang kelas SMP/SMPLB, pengadaan buku referensi, buku pengayaan, dan buku panduan pendidikan SD/SDLB dan SMP/SMPLB, serta pengadaan alat peraga SD/SDLB dan SMP/SMPLB. Namun demikian, sehubungan dengan belum diterbitkannya Petunjuk Teknis yang mengatur pengadaan alat peraga SD/SDLB, komponen pengadaan alat peraga SD/SDLB tidak dilaksanakan pada tahun 2010. Selanjutnya, kegiatan tersebut dilaksanakan pada tahun 2011 dengan mengacu pada Petunjuk Teknis yang diterbitkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

Sementara itu, kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah antara lain dialokasikan untuk rehabilitasi 2 ruang kelas SD/SDLB dan 1 ruang kelas SMP/SMPLB, pembangunan 2 ruang perpustakaan SD/SDLB, pengadaan buku perpustakaan SD di 2 sekolah, serta pengadaan alat lab IPA di 1 SMP.

Di samping berkaitan dengan sarana dan prasarana pendidikan, upaya peningkatan mutu juga ditujukan pada peningkatan mutu pendidikan dasar yang berisi kegiatan lomba jenjang pendidikan SD dan SMP mulai dari tingkat kecamatan, kota, karesidenan, provinsi, dan nasional; pemberdayaan 13 Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGPM) serta 24 Kelompok Kerja Guru (KKG) SD. Sedangkan untuk penguatan kelembagaan satuan pendidikan diimplementasikan melalui kegiatan penyelenggaraan akreditasi pendidikan; pemberian bantuan operasional pendidikan kepada 169 SD/MI dan 34 SMP/MTs; serta bantuan penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah (UAS) SD/SDLB dan SMP/SMPLB.

Program Pendidikan Menengah

Pada tahun 2010, program Pendidikan Menengah dijabarkan ke dalam 15 kegiatan. Dan seperti halnya penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, pelaksanaan program pendidikan menengah juga pijakan pada tiga strategi, yang pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu dan daya saing pendidikan, serta tata kelola dan pencitraan publik.

Upaya untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan menengah, antara lain ditempuh melalui kegiatan pemberian beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu, penyelenggaraan kejar paket C setara SMA, fasilitasi penerimaan peserta didik baru SM/SMK/MA, fasilitasi penyelenggaraan UAS SMA/MA, dan fasilitasi penyelenggaraan UAS SMK. Kegiatan pemberian beasiswa dialokasikan untuk 900 siswa dari keluarga kurang mampu atau kurang lebih sekitar 7,2 % dari keseluruhan siswa SMA/MA/SMK yang ada di Kota Pekalongan. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan akan dapat memberikan peluang yang sama kepada lulusan SMP/MTs yang berasal dari keluarga kurang mampu dalam mengakses pendidikan menengah. Kegiatan ini kemudian diperkuat dengan fasilitasi penyelenggaraan UAS SMA/MA dan UAS SMK. Dengan bentuk kegiatan berupa pemberian bantuan, dimaksudkan untuk meringankan beban orang tua murid. Dan pada akhirnya akan berdampak pada menurunnya angka putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah.

Kegiatan lain yang juga bertujuan untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan menengah adalah fasilitasi penerimaan peserta didik baru SM/SMK/MA. Secara teknis kegiatan, para lulusan SMP/MTs di Kota Pekalongan diberikan voucher untuk satu kali pendaftaran pada SMA/MA/SMK yang ada di Kota Pekalongan. Nilai voucher tersebut adalah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Kemudian SMA/MA/SMK yang menerima pendaftaran dari peserta didik tersebut menukarkan voucher ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendorong minat para lulusan SMP/MTs untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan menengah, baik SMA/MA ataupun SMK.

Kemudian, bagi lulusan SMP/MTs yang tidak mampu mengakses pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal, diberikan kesempatan untuk menempuhnya melalui jalur pendidikan non formal, yaitu pada kelompok belajar paket C setara SMA. Untuk mendukung suksesnya pelaksanaan kegiatan ini, pada tahun 2010 telah dialokasikan bantuan kepada 18 kelompok Kejar Paket C.

Strategi yang kedua dalam penyelenggaraan pendidikan menengah, adalah peningkatan mutu dan daya saing pendidikan. Kegiatan yang ditempuh dalam strategi ini terdiri dari rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah, peningkatan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri, peningkatan mutu pendidikan menengah, sertifikasi program keahlian untuk siswa SMK, fasilitasi kegiatan pemberdayaan MGMP SMA/MA/SMK, fasilitasi program pengembangan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) SMA/MA/SMK, serta Fasilitasi Pengelolaan Kegiatan Bantuan Keuangan Prasarana Dikmen (Bantuan Provinsi).

Kegiatan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas diarahkan pada SMA Negeri 2 Pekalongan yang berada di wilayah pantai. Kegiatan ini bertujuan untuk meninggikan lantai bangunan sehingga memperlancar proses belajar mengajar meskipun di lingkungan sekitar SMA N 2 tergenang rob. Dari kegiatan yang dilaksanakan telah dapat ditinggikan sebanyak 9 ruang. Dengan demikian, genangan rob tidak akan mengganggu kegiatan belajar mengajar.

Kegiatan kedua adalah peningkatan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri. Pada tahun 2010, kegiatan ini diikuti oleh 33 orang yang dibantu dalam melakukan praktik kerja lapangan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi lulusan SMK dengan berbekal pada praktik di dunia usaha ataupun dunia industri. Dan sejalan dengan kegiatan ini, telah pula dilakukan kegiatan sertifikasi program keahlian bagi 1.463 siswa SMK. Adanya sertifikasi ini diharapkan akan memberikan nilai lebih bagi lulusan SMK pada saat memasuki dunia usaha dan dunia industri yang nyata setelah selesai menempuh pendidikan formal kejuruannya.

Kemudian dari sisi pendidik atau guru, Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga telah memberikan bantuan bagi pemberdayaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran pada jenjang pendidikan menengah. MGMP yang dibantu adalah sebanyak 54 unit MGMP. Dengan meningkatnya aktivitas MGMP, maka diharapkan akan meningkat pula kompetensi dan profesionalisme pendidik. Dan imbasnya adalah pada peningkatan kualitas pendidikan menengah di Kota Pekalongan.

Dari sisi sarana dan prasarana, selain kegiatan yang bersumber dari APBD Kota Pekalongan, terdapat pula kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan tersebut adalah berupa pembangunan 2 ruang kelas baru (RKB) SMK RSBI, pembangunan 2 ruang laboratorium IPA SMK RSBI, pembangunan 2 ruang kelas baru (RKB) SMK, rehabilitasi 3 ruang kelas SMA/SMK, dan pembangunan 1 ruang perpustakaan SMK, pengadaan 2 alat bengkel SMK, pengadaan komputer untuk 2 SMA/SMK, pengadaan buku perpustakaan untuk 2 SMA/SMK, pengadaan alat IPA untuk 2 SMA/SMK. Kegiatan ini diwadahi dalam satu kegiatan fasilitasi pengelolaan kegiatan bantuan keuangan prasarana pendidikan menengah (bantuan provinsi) dan kegiatan Fasilitasi Pendidikan Menengah.

Kemudian, dalam rangka memberikan sarana kompetisi, telah pula dilaksanakan kegiatan peningkatan mutu pendidikan menengah yang berisikan 7 lomba, mulai dari tingkat Kota sekaligus sebagai ajang seleksi sampai dengan pengiriman pemenang lomba tingkat Kota sebagai peserta pada lomba di tingkat provinsi.

Dan sebagai bagian dari mewujudkan amanat undang-undang untuk menyelenggarakan setidaknya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang minimal berstatus rintisan berstandar internasional, maka telah dialokasikan bantuan keuangan APBD provinsi Jawa Tengah berupa kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kegiatan Bantuan Keuangan Prasarana Dikmen (Bantuan Provinsi). Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin peningkatan dan pengembangan SMA/SMK RSBI di Kota Pekalongan yang sampai dengan tahun 2010 telah terdapat 3 sekolah berstatus RSBI, yaitu SMA N 1, SMK N 3, dan SMK Muhammadiyah.

Strategi yang ketiga dalam penyelenggaraan pendidikan menengah, adalah tata kelola dan pencitraan publik. Kegiatan yang diimplementasikan adalah berupa fasilitasi operasional pendidikan SMA/MA/SMK Swasta. Kegiatan ini adalah berupa pemberian bantuan operasional sebanyak rombongan belajar yang dimiliki oleh masing-masing SMA/MA/SMK swasta. Besaran bantuan adalah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiap rombongan belajarnya.

Pendidikan Non Formal

Dalam pelaksanaan program pendidikan non formal, terdapat 4 kegiatan, yaitu pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan, publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal, pengembangan rintisan model pendidikan berprespektif gender, fasilitasi bantuan PUG bidang pendidikan (bantuan provinsi).

Kegiatan pendidikan kursus dan kelembagaan dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan bantuan operasional pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang ada di empat kecamatan di kota Pekalongan. Di samping itu, kegiatan ini juga memberikan fasilitasi bantuan beasiswa magang kepada 60 warga belajar di PKBM untuk melaksanakan praktik lapangan. Dengan adanya kegiatan ini maka diharapkan akan semakin kuat kapasitas kelembagaan PKBM yang menjadi pusat kegiatan belajar bagi masyarakat di wilayah kecamatan tersebut.

Keberadaan pendidikan non formal yang seringkali dipandang berada pada level di bawah pendidikan formal sangat disadari untuk perlu dilakukan upaya agar masyarakat tidak menganggap remeh keberadaan pendidikan non formal. Oleh karena itu, dilaksanakan kegiatan publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal. Secara implementatif, kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk lomba dan pameran, baik di tingkat kota ataupun di tingkat provinsi. Dalam kegiatan ini terdapat 9 lomba yang diselenggarakan secara bersamaan dengan peringatan hari anak internasional. Sedangkan pameran yang diikuti adalah sebanyak 1 kali pameran di tingkat provinsi Jawa Tengah.

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan : pelaksanaan sertifikasi pendidik, pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi, pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi, Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik, Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan, Pembinaan, Pengawasan dan Monitoring Evaluasi Sekolah, Beasiswa pendidikan lanjutan bagi guru berprestasi, Fasilitasi peningkatan kinerja dan kesejahteraan guru bantu, Fasilitasi Bantuan Pelatihan Guru Mapel yang di-UN-kan (Bantuan Provinsi), Seleksi Guru dan Kepala Sekolah Berprestasi, Pelatihan TOT Batik untuk guru SD/MI, Lomba Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Fasilitasi Pengelolaan Kegiatan Bantuan Keuangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Bantuan Provinsi).

Dalam pelaksanaan sertifikasi pendidik, terdapat 310 orang guru yang menjadi sasaran target untuk mendapatkan sertifikat guru profesi. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pengurusan persyaratan para guru yang akan mengikuti sertifikasi guru profesi serta pengiriman guru yang tidak lulus seleksi untuk mengikuti pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG). Upaya ini kemudian dibarengi dengan pelatihan bagi 190 pendidik untuk memenuhi standar kompetensi. Di samping itu, terdapat pula kegiatan pengiriman bintek kompetensi bagi guru ke beberapa institusi pengembangan profesi guru yang telah diakui oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Kegiatan ini telah diikuti oleh sebanyak 140 orang guru.

Kegiatan lain yang berupa pelatihan bagi peningkatan kompetensi guru adalah kegiatan Pelatihan Guru Mapel yang di-UN-kan (Bantuan Provinsi) yang diikuti oleh 525 orang guru mulai dari jenjang SD/MI, SMP/MTs, sampai dengan SMA/MA/SMK, serta Pelatihan TOT Batik yang diikuti oleh 73 orang guru SD/MI. Dari kelima kegiatan ini diharapkan akan terwujud peningkatan kualitas guru yang ditandai dengan peningkatan angka kelayakan mengajar akan dapat diwujudkan.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah peningkatan kualifikasi pendidikan. Pada tahun 2010, telah diberikan bantuan pendidikan lanjutan ke jenjang S-1 bagi 240 orang guru. Di samping itu, bagi guru yang telah berhasil terpilih menjadi guru atau kepala sekolah berprestasi, Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Pendidikan memberikan beasiswa studi lanjutan ke jenjang S-2. Dan pada tahun 2010, kegiatan ini dilakukan terhadap 8 orang guru sebagai sasaran penerima beasiswa. Target yang diwujudkan adalah tercapainya minimal 75 % guru SD memiliki kualifikasi pendidikan minimal S-1 / D-IV, dan untuk jenjang SMP/MTs dan SMA/MA/SMK masing-masing sebesar 80 % dan 85 %.

Pada tahun 2010, setidaknya terdapat dua kegiatan yang bersifat memberikan ajang kompetisi antar pendidik. Pertama, adalah seleksi guru dan kepala sekolah berprestasi. Kegiatan ini merupakan kegiatan kompetisi berjenjang mulai dari tingkat Kota, Provinsi, sampai dengan tingkat Nasional. Pada seleksi tahap awal, telah diikuti oleh 90 orang guru dan kepala sekolah dari target sejumlah 100 orang peserta. Hasil seleksi berupa juara I dan II, kemudian dikirimkan ke tingkat provinsi untuk mengikuti ajang serupa. Namun demikian, pada tahun 2010, peserta yang dikirimkan dari Kota Pekalongan belum dapat memenuhi harapan untuk dapat mewakili ke tingkat nasional.

Kegiatan kedua adalah Lomba Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Kegiatan ini dapat dikatakan sebagai sebuah inovasi di lingkungan pendidikan di Kota Pekalongan. Lomba yang diselenggarakan adalah lomba pembuatan CD pembelajaran. Kegiatan ini memiliki nilai lebih karena akan mendorong guru untuk secara kreatif mampu menyusun materi pembelajaran secara berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perkembangan kurikulum, ilmu pengetahuan dan teknologi. Di samping itu, kegiatan ini juga menggunakan teknologi informasi yang masih jarang digunakan secara massal dalam satu daerah tertentu. Jumlah peserta yang mengikuti lomba ini adalah sebanyak 150 orang. Sebuah catatan prestasi tersendiri yang dapat digunakan sebagai batu pijakan untuk kegiatan serupa di waktu-waktu yang akan datang.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas, kompetensi danprofesionalisme guru juga telah dibarengi dengan upaya peningkatan kesejahteraan, khususnya bagi guru tidak tetap ataupun pegawai tidak tetap. Jumlah sasaran penerima tambahan kesejahteraan pada tahun 2010 adalah sebanyak 2.381 orang GTT/PTT.

Dalam satu kesatuan tenaga kependidikan, pengawas sekolah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tugas fungsional yang melekat untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan oleh satuan-satuan pendidikan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas ini, diberikan satu kegiatan berupa monitoring dan evaluasi. Sasarannya adalah seluruh sekolah yang ada di Kota Pekalongan di luar Madrasah yang merupakan binaan Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan.

Kemudian, sejalan dengan kegiatan yang bersumber dari APBD Kota Pekalongan, terdapat pula kegiatan lain yang bersumber dari bantuan keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah pemberian beasiswa studi lanjut ke S-1/D-IV bagi 71 orang guru pendidikan menengah, pendidikan dasar dan pendidikan non formal; pengembangan profesi 9 orang guru pendidikan dasar dan pendidikan menengah, subsidi kesra guru wiyata bhakti bagi 945 orang guru pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta subsidi kesra pada 81 0rang tutor PNF.

Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program manajemen pelayanan pendidikan diimplementasikan ke dalam 8 kegiatan, yaitu : Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan, Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah, Fasilitasi penyusunan APBS, Fasilitasi Bantuan Pengumpulan dan Pengolahan Database Pendidikan (Bantuan Provinsi), Fasilitasi Bantuan Manajemen Pendataan Pendidikan (Bantuan Provinsi), Fasilitasi Bantuan Manajemen Pendataan Pendidikan Kecamatan (Bantuan Provinsi), Penilaian dan Pemetaan Mutu Satuan Pendidikan, Fasilitasi Pengelolaan Kegiatan Bantuan Penyelenggaraan UN dan UASBN (Bantuan Provinsi).

Kegiatan penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan dilakukan untuk manajemen dan pemeliharaan jaringan pendataan pendidikan serta pengadaan 3 unit laptop untuk mendukung implementasi SIM dalam administrasi perkantoran dan keuangan. Kegiatan ini memiliki kedekatan dengan kegiatan pengumpulan dan pengolahan database pendidikan, manajemen pendidikan kecamatan, dan manajemen pendidikan. Ketiga kegiatan terakhir ini merupakan kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah, dengan tujuan untuk mendukung pengumpulan dan pengolahan pendataan pendidikan mulai dari satuan pendidikan sampai dengan tingkat kota dan tingkat provinsi.

Sementara itu, untuk mendukung penguatan administrasi keuangan sekolah telah dilaksanakan kegiatan fasilitasi penyusunan APBS. Kegiatan ini dirasakan belum maksimal mengingat terdapatnya perubahan peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah di mana sekolah negeri pada dasarnya adalah merupakan bagian dari satuan kerja perangkat daerah. Perubahan aturan ini belum diikuti dengan perubahan peraturan walikota sehingga menimbulkan kendala dalam penyusunannya. Dan untuk sementara dicarikan jalan keluar berupa memadukan implementasi pengelolaan keuangan daerah dengan peraturan menteri pendidikan nasional yang menjadi dasar pelaksanaan pendanaan pendidikan dan pengelolaan satuan pendidikan.

Kegiatan lain yang dilaksanakan dalam program manajemen pelayanan pendidikan adalah fasilitasi pengelolaan bantuan penyelenggaraan UN dan UASBN (bantuan provinsi). Kegiatan ini berfokus pada pengelolaan bantuan dari APBD Provinsi Jawa Tengah yang berkaitan dengan dana operasional penyelenggaraan UN dan UASBN.

Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendidikan Keagamaan

Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendidikan Keagamaan dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Pembelajaran BTQ dan kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Model PAI SD, SMP, SMA/SMK. Sasaran atas kegiatan peningkatan pembelajaran BTQ adalah seluruh sekolah kecuali yang berbasis agama non Islam. Kegiatan yang berupa baca tulis Al qur’an pada jam ke-0 ini dilaksanakan oleh guru BTQ yang telah diseleksi sebelumnya oleh Badan Koordinasi tingkat Kota. Dan untuk memaksimalkan hasil yang diharapkan serta sekaligus memberikan penghargaan, maka diberikan bantuan transport setiap bulan. Jumlah guru BTQ yang melaksanakan kegiatan ini adalah sebanyak 832 orang, mulai dari jenjang SD/MI, SMP/MTs, sampai dengan SMA/MA/SMK.

Kegiatan kedua dalam program ketujuh ini adalah Fasilitasi Penyelenggaraan Model PAI SD, SMP, SMA/SMK. Secara riil dilaksanakan dalam bentuk pembinaan dan pemberian bantuan pembelian perlengkapan praktik ibadah kepada sekolah penerima. Dan pada tahun 2010 jumlah penerima adalah sebanyak 15 sekolah.

Selain di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, program ini juga diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan rakyat). Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan dan kegiatan-kegiatan keagamaan, berupa Peringatan Maulud Nabi Besar Muhammad SAW, Isro’ Mi’roj, pelaksanaan Sholat Idul Fitri dengan rangkaian Silaturahmi (Open House), Sholat Idul Adha dan Pemotongan Hewan Qurban dapat dilaksanakan dengan baik. Juga kegiatan Buka Puasa Bersama Bapak Walikota dengan Anak Yatim- Anak Panti, Anak Jalanan, Ulama Umaro yang dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan semua pihak walaupun mungkin masih banyak kekurangan. Untuk menyambut Tahun Baru Islam diselenggarakan Doa bersama akhir tahun dan awal tahun, selain itu juga diadakan Gema Muharram.

Dalam pelaksanaan ibadah haji, untuk membantu para jemaah yang mungkin dalam pelaksanaan ibadah haji membutuhkan pelayanan kesehatan, Pemerintah Kota Pekalongan melalui kegiatan Penugasan TKHD, telah mengirimkan/ memberangkatkan 1 orang petugas kesehatan. Dan untuk menciptakan kenyamanan dalam beribadah Pemerintah juga memfasilitasi pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji.

Untuk lebih meningkatkan kemampuan guru agama, terutama guru agama Islam di bidang mengajar, diselenggarakan pelatihan metodologi pengajaran agama Islam, yang diikuti oleh beberapa orang guru agama se Kota Pekalongan, yang dalam hal ini bekerjasama dengan STAIN Pekalongan.

Dalam meningkatkan peran serta TPQ dalam mencerdaskan siswa terutama dalam baca tulis Al Qur’an, melalui kegiatan Pemberian Bantuan kepada TPQ, kegiatannya adalah pembinaan para Kepala TPQ dan pemberian bantuan kepada sejumlah siswa TPQ se Kota Pekalongan. Sedangkan untuk guru-guru TPQ, untuk menambah semangat mengabdi/mengajar siswa-siswa TPQ, diberikan bantuan kesejahteraan kepada guru TPQ, yang diberikan 2 kali setahun atau per semester, walaupun jumlahnya tidak banyak, mungkin akan bermanfaat.

Selain itu untuk mendukung peningkatan proses belajar mengajar dan kesejahteraan guru di Madrasah Diniyah diberikan bantuan kesejahteraan guru Madin yang diserahkan dalam 2 semester.

Pemerintah Kota Pekalongan dalam mewujudkan peningkatan angka serapan anak usia sekolah dalam rangka sukses wajar dikdas.

Dalam usaha peningkatan kesejahteraan dan kinerja Lebai Non PNS Pemerintah juga memberikan fasilitasi bantuan kesejahteraan, demikian juga untuk peningkatan kesejahteraan dan kinerja pengurus / pengelola / takmir Masjid Pemerintah memberikan bantuan kesejahteraan yang diberikan 1 kali setahun.

Di bidang keagamaan, untuk lebih meningkatkan nilai keimanan aparatur, diadakan kegiatan pengajian, pengajian bulan Ramadhan yang diikuti oleh segenap karyawan / karyawati Pemerintah Kota Pekalongan maupun pengajian kelompok masing-masing Dinas atau Kantor serta tafsir Al Qur’an setiap selesai sholat Dhuhur berjamaah di Masjid Al Amin Setda Kota Pekalongan.

Pendidikan Masyarakat / Luar Sekolah

Program pendidikan masyarakat/luar sekolah dilaksanakan melalui kegiatan fasilitasi pengelolaan atas bantuan keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah yang berupa orientasi teknis buta aksara kepada 29 kelompok, tindak lanjut pasca buta aksara kepada 58 kelompok, bantuan kepada 7 taman bacaan masyarakat, kegiatan kewirausahaan desa di 4 kelurahan, pembinaan dan bantuan kepada 4 Kelompok Belajar Usaha, bantuan ketrampilan desa kepada 4 kelurahan.

Program Pendidikan Masyarakat / Luar Sekolah, dilakukan oleh berbagai SKPD terkait dalam rangka proses sosialisasi dan desiminasi kepada masyarakat atas suatu kebijakan/program pemerintah. Melalui Dinas Kesehatan, dilakukan kegiatan Penyuluhan Kesehatan Anak Balita melalui Lomba Balita, Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita dengan sosialisasi deteksi dini tumbuh kembang balita dan MTBS, Penyuluhan kesehatan masyarakat oleh FKS. Kantor Kesbangpollinmas, menyelenggarakan kegiatan peningkatan aparat dalam rangka sikamswakarsa, penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan serta pembinaan keormasan. Sementara itu melalui Dinsosnakertrans selama tahun anggaran 2010 juga telah dilaksanakan fasilitasi pelatihan kepada beberapa kelompok sasaran antara lain bagi anak jalanan/terlantar, PSM, Karang taruna, pekerja perempuan serta Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sapras Aparatur, dan Peningkaan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Selain program-program yang merupakan pelaksanaan atas urusan wajib pendidikan, kepemudaan dan olahraga, terdapat juga program-program yang merupakan eks anggaran rutin perkantoran. Program-program tersebut disusun dalam rangka menjalankan pelayanan administrasi perkantoran. Dan pada tahun 2010, terdapat empat program yang telah diselenggarakan.

Program pelayanan administrasi perkantoran terdiri dari 11 kegiatan, mulai dari kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat sampai dengan kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah. Sedangkan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, terdiri dari 8 kegiatan mulai dari Pengadaan peralatan gedung kantor sampai dengan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor. Kedua kegiatan ini merupakan kegiatan yang sifatnya menambah aset daerah, sedangkan enam kegiatan lain dalam program peningkatan sarana dan prasarana aparatur lebih diorientasikan pada pemeliharaan.

Program ketiga adalah program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Program ini hanya terdiri dari satu kegiatan, yaitu Pendidikan dan Pelatihan Formal. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan tentang proses perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan Undang-undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mekanisme pengawasan daerah, serta peningkatan kebersamaan dalam satu korp Pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan.

Program keempat adalah Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, yang terdiri dari kegiatan Penyusunan RENJA dan LEPPK – SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD), Penyusunan RKA, LAKIP, dan Laporan-laporan keuangan SKPD, Penyusunan Profil Daerah, serta Penyusunan RENSTRA SKPD.

Permasalahan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2010, terdapat beberapa permasalahan yang muncul, antara lain :

Keterbatasan lahan untuk memenuhi standar sarana dan prasarana pada jenjang pendidikan SD/MI, seperti halnya pembangunan ruang perpustakaan. Sehingga, SD/MI banyak yang menggunakan ruang kelas sebagai perpustakan, sementara sebagian lainnya menggunakan ruang guru atau kepala sekolah.

Pembangunan SMK N 4 yang rencananya akan menempati lahan eks bong chino sampai dengan sekarang masih belum dapat dilaksanakan. Hal ini karena belum tersedianya infrastruktur akses jalan masuk agar material bangunan dapat dibawa menuju ke lokasi.

Inti pendidikan adalah proses belajar mengajar yang merupakan interaksi antara peserta didik dengan pendidik selaku fasilitatornya. Namun demikian, dengan melihat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada sekarang, masih memunculkan permasalahan berupa kesenjangan antara perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri dengan kompetensi dan profesionalisme guru.

Semakin seringnya bencana rob yang melanda kawasan pantai utara berimbas pada sekolah-sekolah yang berada di dekat pantai. Beberapa kali proses belajar mengajar terpaksa harus ditiadakan dan murid dipulangkan karena kondisi ruang kelas yang tidak memungkinkan untuk proses belajar mengajar.

Pelaksanaan ketentuan bahwa SMP Negeri, SMA Negeri, dan SMK Negeri merupakan Kuasa Pengguna Anggaran belum dapat diimplementasikan. Beberapa kendala adalah berkaitan dengan penyediaan sarana / perangkat keras secara memadahi serta masih kurangnya jumlah sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan.

Keberhasilan Kota Pekalongan dalam penyelenggaraan kegiatan keagamaan di bidang Pendidikan melalui BTQ (Baca Tulis Al Qur’an) dan Sekolah Model PAI (Pendidikan Agama Islam) menarikan perhatian Kementerian Agama Republik Indonesia agar Kota Pekalongan menjadi piloting project dalam penyelenggaran Ujian Nasional Mata Pelajaran Agama. Hal ini menimbulkan permasalahan, karena ketersediaan perangkat Ujian Nasional yang belum ada disamping topangan anggaran yang dibutuhkan untuk membangun perangkat tersebut juga belum tersedia.

Terdapat perbedaan yang cukup mencolok secara jumlah, antara guru SD/MI dengan guru SMP/MTs ataupun SMA/MA/SMK dalam hal prosentase guru yang telah memiliki pendidikan minimal S-1 / D-IV. Beberapa kendala yang sering muncul adalah masih terdapatnya pengangkatan guru oleh satuan pendidikan guna menanggulangi kekurangan jumlah guru yang tidak dapat segera dipenuhi melalui formasi CPNS ataupun pola rekrutmen lain yang mestinya dilakukan. Disamping itu, pada guru PNS yang berlatar pendidikan Dipolma ke bawah, masih muncul kendala pada saat mengajukan proses ijin belajar ke jenjang S-1/D-IV. Sehingga pengakuan gelar secara formal menjadi sulit dilakukan. Akibatnya secara data capaian kinerja, akhirnya sulit pula dilaporkan kemajuannya.

Manajemen pembiayaan pendidikan yang harus masuk sebagai satu kesatuan system pengelolaan APBS masih belum sejalan dengan ketentuan peraturan lain yang berlaku khususnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini harus menuntut segera ditangani karena satuan pendidikan berada di bawah Pemerintah Daerah, sehingga aturan pengelolaan pada satuan pendidikan juga harus sejalan dengan mekanisme pengelolaan keuangan Daerah.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s